Pengerjaan Bandara Mandailing Natal Diharapkan Efektif dan Efisien

18-12-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu (Kemeja putih kiri) berfoto bersama usai pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Medan, Sumatera Utara. Foto: Tiara/rni

 

 

 

Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu berharap pengerjaan Bandara Mandailing Natal yang terletak di Kecamatan Bukit Malintang, Sumatera Utara, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya pembangunan bandara itu juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

 

"Kita berharap ini (Bandara Mandailing Natal, red) menjadi salah satu bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat di Sumatera Utara. Maka Kementerian Perhubungan dalam hal ini harus betul-betul merencanalan pembangunan bandara yang memang bermanfaat dan demand-nya ada untuk menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk negara," ungkap Bob kepada Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Sabtu (18/12/2022).

 

Di samping itu, Politisi dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu menuturkan keberadaan Bandara Mandailing Natal nantinya juga dapat mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal. "Sebagai salah satu bandara kebanggaan masyarakat Sumut nantinya, kita juga ingin pariwisata di Sumut misalnya seperti danau toba, itu betul-betul bangkit, perekonomian masyarakat sekitar juga demikian. Dengan begitu hadirnya bandara Mandailing Natal ini dapat betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya di sekitar Mandailing Natal," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

 

Meski demikian, Bob juga berpesan agar pembangunan bandara Mandailing Natal juga dibangun dengan kajian yang matang. "Jangan sampai dengan hadirnya bandara baru, keberadaan bandara yang ada di sekitarnya menjadi tidak efektif. Maka dalam sektor pembangunannya nanti Kemenhub harus mengedepankan perencanaan-perencanaan yang efektif dan efisien baik dari segi anggaran, kemudian jumlah penumpang, ini semua harus semuanya dihitung dan didukung dengan perencanaan yang benar-benar matang," tandasnya. 

 

Di sisi lain Anggota Komisi V DPR RI Effendy Sianipar menyoroti pembangunan bandara tetap harus dilihat kepatutan supply and demand-nya. Sehingga, nantinya dalam pengerjaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. "Bukan karena keinginan seseorang untuk mendirikan bandara. Harus kita evaluasi semuanya bagaimana jangkauannya, market-nya, demand-nya, semuanya harus tepat. Komisi V dalam hal ini meminta  Inspektorat untuk mengawasi dengan serius. Bila perlu DPR nanti akan buat Panja untuk menindaklanjuti bila ada hal yang tidak diinginkan terjadi kedepannya," tandasnya. 

 

Effendy menambahkan, jika nantinya dalam pengerjaan bandara Mandailing Natal tidak betul-betul dievaluasi dengan tepat hal ini dapat berdampak pada menambah beratnya APBN negara. "Saya lihat di Sumut ada tiga bandara yang jaraknya tidak begitu jauh, bisa ditempuh kurang lebih tiga setengah jam. Menurut logika saya keberadaan bandara Mandailing Natal ini nantinya akan dapat menjadi sangat tidak efisien dan efektif," imbuhnya. 

 

Untuk diketahui, Bandara Mandailing Natal terletak di kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Bandara baru Mandailing Natal termasuk dalam salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Kementerian Perhubungan 2020-2024, di mana pembangunan ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2023 dan bisa beroperasi pada awal tahun 2024. (tra/rdn)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Sarat Optimisme, Tinggal Menguji Kenyataan di Lapangan
21-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI...
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...